Akmal Malik di Dubai UEA, Ingin Ada Kesepakatan Pendanaan New Forest Economy

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama delegasi Kaltim lainnya menghadiri malam resepsi dan ramah tamah bersama anggota Governors Climate Forest – Task Force (GCF-TF) dan mitra GCF-TF di Hotel JA Ocean View Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu, 9 Desember 2023 waktu setempat.

Dalam kunjungannya di Dubai Uni Emirat Arab, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim EA Rafiddin Rizal serta delegasi GCF-TF dari Indonesia lainnya.

Ia juga berinteraksi dan beramah tamah dengan delegasi dari negara lain serta para mitra GCF-TF dalam rangkaian kegiatan Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC Dubai, Uni Emirat Arab.

Pj Gubernur Akmal mengatakan malam resepsi itu menjadi tempat berbagi informasi dan jaringan kerja dengan para delegasi GCF-TF lainnya yang mengikuti Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC Dubai UEA.

Selain itu, Para Gubernur dan Delegasi GCF TF dan mitra GCF menerbitkan Seruan Aksi yang mendesak selama Konferensi Para Pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

“GCF Task-Force akan meluncurkan kesepakatan bersama tentang “Statement of the needs for further funding for a New Forest Economy,” singkat Akmal Malik, Minggu (10/12/2023).

Hal tersebut, merupakan tindak lanjut dari Manaus Action Plan yang dihasilkan dari pertemuan tahunan GCF Task Force di Manaus-Brazil tahun 2022 lalu.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri side event Indonesia Pavilion pada Conference of Participant (COP) 28 United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC)

Event ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sabtu, 9 Desember 2023 waktu setempat di Dubai Expo City, UEA.

Dalam rangkaian kunjungannya di Dubai Uni Emirat Arab Akmal Malik didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim E.A. Rizal Rafiddin diterima oleh Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Dirjen PPI KLHK Wahyu Marjaka.

Pj Gubernur mengatakan, beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dari hasil keikutsertaan dalam Indonesia Pavilion COP 28 UNFCCC.

Salah satunya menyusun peraturan daerah terkait perdagangan karbon di Provinsi Kaltim sebagai turunan dari Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Tentunya untuk pencapaian Target Konstribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional

“Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon,” sebut Akmal malik

Hal itu penting menurutnya, mengingat Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mendapat kompensasi carbon fund dari World Bank melalui Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).

Konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim COP 28 UNFCC ini digelar di Dubai Expo,mulai tanggal 30 November-12 Desember 2023 mendatang.

“Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) diselenggarakan tiap tahun. COP merupakan satu-satunya konferensi di dunia yang membahas tentang perubahan iklim dengan keanggotaan hampir meliputi seluruh negara di dunia,” jelasnya.

Mengutip situs UNFCCC, diperkirakan lebih dari 70 ribu delegasi akan menghadiri COP 28, termasuk negara-negara anggota, Kemudian ada pula para pebisnis, ilmuwan, masyarakat adat, jurnalis, dan para ahli, juga para pihak terkait.

(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *